Pandangan Masyarakat terhadap Sanksi Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjar

Abstract

Pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah panjang dan terus berkembang di jalan yang panjang. Bahkan fenomena Korupsi ini disebut juga sebagai patologi sosial mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam strata sosial, ekonomi, dan politik. Melemahnya   nilai-nilai   sosial dikarenakan banyaknya yang mengutamakan kepentingan pribadi menjadi pola laku yang merusak tatanan bermasyarakat. Dalam beberapa kasus korupsi, masih belum memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial kepada pelaku korupsi.

Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu: Diasingkan; Cancel culture;Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki jabatan; Dikucilkan; Diviralkan di media sosial; Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan; dan Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor.