Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai Di Kota Banjarmasin
Keywords:
Pengaturan, Izin Mendirikan Bangunan Lingkungan Tepi SungaiAbstract
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai di kota Banjarmasin karna masih banyak Bangunan yang tidak mempunyai izin atas bangunannya.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doctrinal research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan yang mengalami perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan hal ini juga tentu saja harus diikuti oleh Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, yaitu Pengaturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
References
Anwary, Ichsan, 2023,Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22
Anwary, Ichsan, 2022,The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227
Anwary, Ichsan, 2023, Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182
Anwary, Ichsan, 2022,Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323
Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “ Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296
Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045
Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”,Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299
Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, Islamic Research, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192
Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523
Nurunnisa, Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523
Attamimi, A.hamid S. “Kijang Rechtsstaat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pandangannya menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar.” Jakarta: FHUniversitas 17 Agustus, 1994.
Effendi, Lutfi. Prinsip hukum administrasi. Malang: Bayumedia, 2014.
Gallion, Artur B dan Simon Eisner. Pengantar Desain Perkotaan: Desain dan Perencanaan Kota. Jakarta: Erlangga, 2014.
H.R., Ridwan. hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
AR, Afdholy, Hamka, Winarni S. Jenis tata letak rumah di permukiman tepi sungai Banjarmasin, Jurnal: Arsitektur, 1(5) 2021.
Edriana, Nur Etika. Gunakan ruang pantai untuk hiburan, Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer, Vol. 1, No. 2, 2018.
Pondoh, Nia Kurmasih Lingkungan yang berkelanjutan, Bandung Setia Kawan, 1992.
Rahmaniah.2022. Kehidupan masyarakat di sungai dan bantaran Kali Banjarmasin. (daring).(https://www.researchgate.net/publication/361099462_KEHIDUPAN_MASYARAKAT_DI_SUNGAI_DAN_TEPIAN_SUNGAI_BANJARMASIN). diakses 27 Mei 2023.
Ani Mardatila. 15 Desember 2020. Definisi lingkungan hidup menurut para ahli dan tipe-tipe tahu, (online), (https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-environmental-life-follow-para-ahli-dan-type-yang-need-know-kln .html?halaman=3), diakses 27 Mei 2023.
Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015
Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233
Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237
Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222
Firdaus, Muhammad Ananta. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangun Gedung
