KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM TRANSAKSI YANG DICURIGAI OLEH PPATK
Keywords:
Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Tindak Pidana Pencucian UangAbstract
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
eksistensi notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai langkah hukum untuk perlindungan bagi notaris yang merasa tidak relevan sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan contohnya peraturan perundangundangan, buku-buku, jurnal dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK. Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan keadaan atau gejala-gejala yang kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan mengenai kedudukan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa :Pertama, hambatan notaris meskipun memiliki hak ingkar yang terdapat didalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun hak ingkar ini akan luntur atau gugur manakala ada undang-undang yang membebaskan notaris dari kewajiban menyimpan rahasia. Kedua, Sampai saat ini belum diatur secara jelas, sehingga anggota notaris tidak ada niat untuk menyangkal atau keberatan atas kekurangannya. keterlibatan. Namun Pasal 170 ayat (2) KUHAP
dapat digunakan sebagai langkah untuk mengundurkan diri dari saksi karena tidak ada hubungannya dengan mengajukan permohonan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.
References
Anwary, Ichsan, 2022, The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227,
https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135
Anwary, Ichsan, 2023, Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182,
https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/
Anwary, Ichsan, 2022,Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, https://ijcjs.com/menuscript/index.php/ijcjs/article/view/613/
Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.
Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015
Erliyani, Rahmida. 2020. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International
Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237,
https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547
Firdaus, Muhammad Ananta. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian
Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023,
https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130 Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “ Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296
Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865,
https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045
Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, Islamic Research, Vol 6 No 2, 2023: 93-103,
http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192
Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523
Nurunnisa, Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023:
antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523 Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan
Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Pendidikan Sejarah”,Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986,
http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299 Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International
Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222,
https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540
Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, https://ijcjs.com/menuscript/index.php/ijcjs/article/view/623
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Syarat Pemanggilan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Adrian Sutedi. Kejahatan Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Arum Dewi Azizah Salsabila, Suhariningsih, Ismail Navianto, Hak notaris untuk
menolak bertindak sebagai saksi di pengadilan pidana, JIPPK, Volume 3,
Nomor 1. Djoni Sumardi Gozali. 2021. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu
Hukum. Yogyakarta: UII Press. Agita Chici Rosdiana. 2022. Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencucian Uang.
Jatiswara, 37(1), 69-77. DOI: https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330
Andiny Rachmadi Ekaputri dan Rusdianto Sesung. 2018. Kewajiban Notaris
Untuk Menolak Menjaga Kerahasiaan Jabatannya Selama Persidangan.
Jurnal Hukum JATISWARA, DOI: https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.167.
33(2), 1-8.