STATUS HAK ATAS BANGUNAN DI ATAS HAK PAKAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS PASAR BATUAH VETERAN KECAMATATAN BANJARMASIN TIMUR)

Abstract

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui hak guna bangunan atas hak pakai Pemerintah Kota Banjarmasin dan tata cara pemberian hak guna bangunan. Tanpa adanya kejelasan atau kepastian hukum atas pemberian hak, hal ini menimbulkan permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak guna bangunan. Salinan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang isinya menolak permohonan pelaksanaan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022. Kasus sengketa tanah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang legalitas pembangunan pasar di atas tanah pemerintah. Yaitu mengenai program pengembangan strategis daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022, khususnya lampiran Nomor 1 program peningkatan sarana penyaluran tenaga kerja perdagangan untuk pembangunan Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa bangunan itu sendiri menjadi hak pemilik kios, tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah untuk merevitalisasi pasar Batuah nantinya akan mengatur tanah tersebut agar dapat berfungsi penuh sebagai pasar untuk transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tanpa adanya pemukiman warga. Kedua, tidak ada perlindungan hukum bagi pemilik kios karena tidak memiliki legalitas dan tidak ada ganti rugi.