Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Muda Yang Tidak Memiliki Pengalaman Kerja (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Abstract

 Tulisan ini mengkaji tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tenaga kerja 
muda yang tidak memiliki pengalaman kerja di Kota Banjarmasin. Persoalan yang paling 
menonjol adalah kesenjangan dalam penerimaan tenaga kerja, di mana persyaratan pengalaman 
kerja sering kali menjadi penghalang bagi pencari kerja muda, meskipun mereka memiliki 
kemampuan pendidikan yang memadai. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 
sebenarnya menjamin prinsip nondiskriminasi, namun pelaksanaannya masih belum maksimal. 
Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut, mengkaji jaminan 
hukum yang tersedia, dan memberikan usulan pendekatan untuk mengatasi persoalan tersebut. 
Tulisan ini membahas tentang ketenagakerjaan sebagai suatu strategi hukum eksperimental 
dengan pendekatan yuridis-empiris, meliputi wawancara dengan tenaga kerja muda, pimpinan, 
dan pejabat Dinas Ketenagakerjaan Banjarmasin. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa 
kesenjangan usia dalam ketentuan penerimaan tenaga kerja masih menjadi kendala utama. 
Banyak perusahaan yang menetapkan persyaratan pengalaman kerja yang tidak umum untuk 
posisi-posisi entry level. Dalam perkembangannya, program pelatihan dan magang yang 
ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda belum sepenuhnya efektif atau 
masuk akal. Penulis juga membuat perbandingan universal dengan negara-negara seperti Amerika 
Serikat, Jerman, dan Jepang, yang telah secara efektif melaksanakan pelatihan dan 
menyelenggarakan program pelatihan untuk mendukung tenaga kerja muda. Negara-negara ini 
menawarkan hal-hal terbaik yang penting bagi Indonesia, seperti insentif biaya bagi perusahaan 
yang merekrut tenaga kerja muda dan integrasi program pelatihan ke dalam kurikulum pendidikan 
tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan langkah-langkah penting seperti 
menetapkan standar bagi tenaga kerja muda tanpa pengalaman, insentif bagi perusahaan yang 
mendukung program pelatihan, dan kampanye pendidikan tentang hak-hak tenaga kerja muda. 
Pemerintah, sektor swasta, dan pendidikan pendidikan juga harus bekerja sama untuk membuat 
program pelatihan berdasarkan kebutuhan industri lokal. Persyaratan hukum yang ketat terhadap 
pemisahan usia dalam perekrutan juga harus menjadi kebutuhan. Sebagai kesimpulan, 
memastikan hak asasi manusia tenaga kerja muda membutuhkan kebijakan yang komprehensif 
dan layak. Dengan kontrol yang diperkuat, program pelatihan yang efektif, dan kesadaran publik 
yang lebih luas, pemisahan usia dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat 
membuka lebih banyak peluang kerja bagi pekerja muda, meningkatkan efisiensi nasional, dan 
menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih baik di Indonesia.