PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Abstract

Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelidiki perselisihan dan konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dan menginformasikan hasilnya kepada penegak hukum. Meskipun demikian, ada masalah lain dengan kewenangan Bawaslu, terutama yang berkaitan dengan kemampuannya untuk menyita dan mengontrol barang-barang yang mungkin terlibat dalam pelanggaran terkait pemilu. Mengkaji legitimasi dan batas-batas kewenangan Bawaslu dalam melakukan penyitaan dan penguasaan barang yang diduga terkait dengan pelanggaran pemilu, serta bagaimana Bawaslu memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana pemilu tanpa melakukan penyitaan terhadap barang bukti menjadi tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam menangani barang yang diduga digunakan dalam pemilu, karena penyitaan membutuhkan kewenangan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh organisasi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, Bawaslu tidak dapat melakukannya. Pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pemilu harus ditangani melalui Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Kedua, Bawaslu sering tidak sependapat dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam menentukan tindak pidana pemilu, yang menyebabkan banyak penyidikan yang terbengkalai. Karena penyitaan membutuhkan kewenangan hukum yang lebih besar, Bawaslu tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dicurigai. Oleh karena itu, untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan, dengan Kekuatan Bawaslu harus yang harus diperkuat.