PERAN VISUM ET REPERTUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN TAHUN 2024
Keywords:
Alat Bukti, Penyidikan, Persetubuhan Anak, Visum Et RepertumAbstract
Tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti yang kuat sangat penting guna menjamin terwujudnya keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyidikan serta peran Visum et Repertum dalam proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin tahun 2024.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan visum dalam pembuktian hukum. Landasan hukum Visum et Repertum tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran dalam penanganan korban. Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 287 KUHP mengatur secara khusus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana DAN Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyidikan meliputi penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan korban, serta pengumpulan alat bukti, termasuk Visum et Repertum. Visum berperan penting sebagai bukti surat yang memperkuat keterangan korban dan membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara. Namun, efektivitas visum kerap terhambat oleh keterlambatan pelaporan, keterbatasan tenaga medis forensik, serta hambatan administratif di rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses penerbitan visum, edukasi masyarakat tentang urgensi visum, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.
References
Anwary, Ichsan, 2022, The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135
Anwary, Ichsan, 2023, Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/
Anwary, Ichsan, 2022,Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/
Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.
Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015
Erliyani, Rahmida. 2020. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547
Firdaus, Muhammad Ananta. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130
Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “ Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296
Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045
Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, Islamic Research, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192
Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523
Nurunnisa, Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523
Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”,Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299
Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540
Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Staatsblad 350 Tahun 1937
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Lembaga
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Literatur
Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Seksual, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hal. 42.
Dadi Afandi, Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan, Kedua (Pekanbaru, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), Hal. 1..
Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dkk., Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum Positum Vol 7, no. No.1 (2022): Hal. 84.
