KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis secara teoritis mengenai efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan keputusan dalam proses pengawasan  produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi tantangan strurural yuridis dalam proses pengawasan   produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat. Hasil penelitian didapat, Pertama, efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah (Perda) menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) setelah disahkan sebagai Perda, sehingga mekanisme pengawasan bersifat preventif. Hasil evaluasi Raperda dan Perda didasarkan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan dimana apabila bisa diterima dapat ditetapkan, atau sebaliknya jika tidak ada kesesuaian dapat direvisi atau disempurnakan. Jika Raperda atau Perda bermasalah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka bisa dibatalkan. Dalam hal ada keberatan, untuk Perda Provinsi Gubernur bisa mengajukannya kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima; untuk Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota bisa mengajukan keberatan kepada Menteri terkait paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima. Kedua, proses pengawasan  produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat pasca Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan produk hukum daerah, khususnya dalam hal pembatalan Perda telah berubah secara signifikan. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda secara langsung. Mekanisme pembatalan Perda kini harus melalui judicial review di Mahkamah Agung. Jika ada pihak  yang merasa dirugikan oleh suatu Perda dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung.