PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR

Abstract

Kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius dan berdampak mendalam terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan penerapan pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi terhadap doktrin dan asas hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) menurut Pasal 64 KUHP. Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan sanksi maksimal sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek viktimisasi sekunder, dampak psikologis korban, serta nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak, termasuk penerapan sanksi kumulatif dan pemberatan hukuman terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara berulang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap praktik peradilan pidana anak dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak.