KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab serta akibat landasan bagi Advocat yang tidak menjalankan kepentingan landasan kliennya secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dari penyusunan skripsi ini, diperoleh dua temuan utama. Pertama, meskipun Advocat memiliki hak imunitas dalam praktik profesinya, namun apabila terbukti adanya niat jahat (mens rea) atau pelanggaran landasan secara pidana maupun perdata, maka hak tersebut gugur. Dalam hal ini, Advocat dapat dimintai pertanggungjawaban landasan melalui sanksi etik dari organisasi profesi Advocat, sesuai ketentuan Aturan 6 huruf a UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advocat yang melarang pengabaian kepentingan klien. Selain itu, tanggung jawab secara perdata dapat diwujudkan melalui tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, sebagaimana diatur dalam Aturan 1365 LandasanPerdata. Kedua, konsekuensi landasan atas pengabaian tersebut mencakup sanksi etik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (3–12 bulan), hingga pemberhentian permanen. Di ranah landasan perdata, jika terbukti menyebabkan kerugian, Advocat dapat diminta mengganti rugi sesuai dengan fakta yang terbukti dalam persidangan..