PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)

Abstract

Pajak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan stabilitas ekonomi di Indonesia, oleh sebab itu menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan terkait perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan pelanggaran di bidang perpajakan. Jadi, penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak adalah hal yang sangat penting, dengan peran hakim yang krusial dalam menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan preskriptif terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr terkait tindak pidana perpajakan. Data penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, terdapat beberapa aspek memberatkan yang kurang diperhatikan, misalnya latar belakang profesi terdakwa yang dapat menimbulkan dampak sosial signifikan. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan belum mencerminkan nilai keadilan yang ideal dalam sistem hukum.