Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Keywords:
Alat Bukti Rekaman Suara, Alat Bukti Elektronik, Tindak Pidana KorupsiAbstract
Tujuan melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui tentang kriteria dan syarat rekaman suara yang dapat menjadi alat bukti sah didalam penyidikan perkara Korupsi. Adapun jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian normatif dan untuk sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif. Pada hasil penelitian
skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, kriteria voice recording yang bisa menjadi bukti atau penyadapan yang didapatkan secara legal menurut UU. Kriteria rekaman suara boleh digunakan jadi alat bukti dalam
persidangan perkara korupsi yang bisa digunakan menjadi alat bukti hanya rekaman/penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sementara rekaman atau penyadapan dilakukan orang biasa hanyalah digunakan untuk dasar petunjuk dimulainya penyidikan. Rekaman suara digunakan sebagais bukti petunjuk pada proses penegakan hukum dari anjuran kejaksaan, kepolisian, dan juga lembaga penegak lainnya. Kedua, syarat voice recording bisa menjadi bukti dalam perkara korupsi yaitu rekaman suara tersebut didukung oleh alat bukti lain. Rekaman suara dapat diakui kedudukannya atas ketentuan bukti elektronik wajib menggunakan system legal, tidak dengan cara diam-diam melakukan penyadapan tanpa ijin/illegal.
References
Buku
Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers
Erliyani Rahmida. 2020. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta :
Magnum Pustaka Utama
Marpaung Leden. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan).
Jakarta : Sinar Grafika
Nurdjana IGM. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi . Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Syamsuddin Aziz, 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta : Sinar Grafika
Internet
Bambang Pratama. Penyadapan dan Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Elektronik. 2020.
https://business-law.binus.ac.id/2020/05/03/penyadapan-dan-kedudukannyasebagai-alat-bukti-elektronik/. Diakses pada tanggal 16 September 2021.
Hukum Online. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi. 2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuktindak-pidana-korupsi/. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020
Hukum Online.com, Alat Bukti Rekaman. 2009.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman. Tanggal 22.
Diakses pada tanggal 16 Maret 2020.
Kpk. Tindak Pidana Korupsi. 2019.
http://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban-Arisan.pdf.
Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.
Om.makplus. Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan. 2015.
http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikanproses.html. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
Putri Ayu Trisnawati. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia. 2020. https://pdblawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/. Diakses pada tanggal 24
Agustus 2021.
Rinagunawan. Apa yang dimaksud dengan alat bukti didalam KUHAP.2018.
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-alat-bukti-didalamkuhap/32812. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
Jurnal
Syuraida, Hikmatus. Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde
Lama Hingga Era Reformasi. 2015. Artikel dalam Jurnal “Avatara, e-Journal
Pendidikan Sejara”. No. 2. Vol. 3, hlm. 230.
Dimas Tomy Purwosasongko. “Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara dalam Proses
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. 2015. Skripsi. Surakarta : Universitas
Muhammadiyah Surakart, hlm 6.t.d.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang Infotmasi dan Transaksi Elektronik
