Tanggung Gugat Oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dalam Penyelewengan Dana

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelewengan 
dana termasuk perbuatan melawan hukum dan pihak siapakah yang dirugikan oleh pelaku penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap. Penelitian yang peneliti gunakan yaitu tipe penelitian normatif dengan yang terdiri dari yang terdiri dari mempelajari asas-asas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan mengulas semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis yang melakukan inventarisasi deskriptif. Penyelewengan dana oleh 
lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku. Hal ini dimaknai sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang yang berasal dari aturan hukum, dan juga merupakan penyalahgunaan hak yang dapat merugikan orang lain. Menurut Van Apeldorn, Penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, yaitu tujuan sosial mereka. Pada kasus tersebut maka peneliti dapat melihat adanya unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum secara jelas. Dari kasus tersebut merupakan perbuatan Misfeasance adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang menjadi kewajibannya, atau perbuatan yang menjadi haknya. ACT merupakan lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b yaitu “Kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi.” Pihak yang dirugikan oleh penyelewengan dana dalam kasus Lion Air yaitu para keluarga korban yang berhak atas haknya yaitu mendapatkan dana donasi dari masyarakat. Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata maka pelaku wajib untuk mengganti kerugian. Dijelaskan pula 
pada Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009, ACT sebagai 
organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berselisih maka harus mengikuti peraturan. Jenis pertanggung gugat dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa kasus yang menyebabkan kerugian ini yaitu Tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kematian, penderitaan, cedera, dan degradasi.