Perlindungan Pasar Tradisonal Dikecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar

Abstract

 Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaturan pemerintah daerah dalam mengatur perizinan pendirian juga jarak antara pasar rakyat dan pasar swalayan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pasar swalayan yang berdiri tanpa izin serta sanksi terhadap pasar swalayan yang berdekatan dengan pasar rakyat.Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar rakyat dan pasar swalayan, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif. Penelitian ini menenunjukkan hasil bahwa: pertama, mengenai perizinan pendirian pasar swalayan dan jarak antara pasar rakyat dan pasar swalayan, dalam pengaturan masih tidak ada kejelasan. Dalam pengaturan tersebut harusnya disebutkan dalam pendirian pasar swalayan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari 
pemeritah daerah serta harusnya disebutkan juga jarak minimal yang harus dipatuhi pasar swalayan dalam mendirikan bangunan yang berdekatan dengan pasar rakyat, sehingga dalam hal ini masih ada pasar swalayan yang mendirikan bangunan tanpa izin terlebih dahulu dan jarak yang dekat dengan pasar rakyat.