Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul Dan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

Abstract

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.1/2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah pedornan bagi anggota Polri dalam rnenjalankan tugas di lapangan mengenai pemakaian kekuatan dalam tindakan kepolisian. Namun, yang terjadi dalam contoh kasus pengamanan kegiatan berkumpul pada penelitian ini Aparat Kepolisian melakukan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih seperti tembakan gas air mata dan kekerasan fisik secara langsung kepada massa yang sedang ricuh.  Meskipun penggunaan Gas air mata serta benda tumpul lainnya ini diatur didalam perkap tersebut, hal demikian menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia maka dari itu pada penelitian ini terjadi konflik norma antara Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dengan Konvensi-konvensi HAM salah satunya Pasal 33 ayat (1) Undang undang No 39 tentang HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kewenangan tindakan pengamanan polisi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki ketika harus melakukan pengamanan kegiatan berkumpul massa sesuai dengan Prinsin dan Standar HAM serta mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

        Pedoman Kapolri Nomor 1 hanya soal Pemanfaatan Kekuasaan. Oleh karena itu, jika dengan sedikit keberuntungan Perkap No. 1 tidak cukup, maka penambahan Perkap 8 Tahun 2009 tentang Kebebasan Bersama sangat penting. Peluncuran kembali Perkap Inpres No. 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Norma dan Standar Kebebasan Dasar dalam menjalankan kewajiban Polri kepada semua orang untuk memiliki tanggung jawab dan jaminan bahwa setiap orang dari kepolisian dalam kegiatan dan kewajibannya harus memperhatikan dan menjaga kehormatan manusia. dan mengikuti dan mempertahankan Kebebasan Umum (DAGING). Dengan pandangan dunia baru ini, Polri seharusnya memiliki opsi untuk memperkuat situasi dan tugasnya serta melakukan kewajiban Polri sebagai perubahan mendasar. Dengan demikian, Polri harus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh perseorangan agar dapat dimanfaatkan secara wajar dan proporsional.