Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep presidential threshold dalam undang-undang pemilihan umum dan persoalan yang terjadi 
apabila presidential threshold diatur dalam pemilu serentak. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dengan tipe penelitiannya deskriptif kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber 
yang digunakan diantaranya: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 364
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Konsep presidential threshold yang ada pada UU No. 7/2017 diatur di Pasal 222, dimana suara sah secara nasional yang dijadikan sebagai ambang batas didapatkan dari pemilihan umum DPR pada periode sebelumnya. Dengan pelaksanaan pemilu serentak dimana eksekutif dan legislatif akan dipilih bersamaan, membuat banyak orang berfikir mustahil untuk menerapkan presidential threshold karena tidak ada kesempatan untuk menghitung ambang batas. Namun para pembuat undang-undang tetap menerapkan konsep presidential threshold karena MK tidak membatalkan 
ketentuan tentang presidential threshold dalam putusannya. Selain itu, konsep 
presidential threshold tujuannya yakni menguatkan presidensialisme yang dianut Indonesia. Dimana Presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahan nantinya akan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Kedua, Implikasi Hukum yang terjadi saat presidential threshold tetap dijalankan adalah terlanggarnya kesempatan bagi banyak parpol untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum, padahal hak ini dijamin oleh konstitusi. Bunyi Pasal 222 UU No. 7/2017 jelas menguntungkan partai politik yang sudah lama yang pada pemilu sebelumnya memiliki kursi di DPR. Selain itu, dinamika politik pada dasarnya sangat cepat berubah sehingga ambang batas yang diperoleh dari 
pemilu DPR pada periode sebelumnya sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena tentunya anggota parlemen yang ada dalam pemerintahan yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih sudah berbeda dengan anggota parlemen yang berasal dari pemilihan umum periode sebelumnya.