Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-TPK/2022/PN PLK)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan amicus curiae 
dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim terhadap Amicus Curiae dalam menjatuhkan putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yaitu putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu Amicus Curiae dalam pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan (Studi Putusan no. 9/Pid.SusTPK/2022/PN Plk). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa Pertama, mengenai kedudukan amicus curiae sebagai alat bukti, amicus curiae tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Amicus curiae memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembuktian jika dibandingkan dengan pihak-pihak utama dalam suatu proses peradilan. Peran mereka lebih berkaitan dengan memberikan pandangan hukum dan informasi tambahan kepada pengadilan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Amicus curiae dapat menjadi alat bukti baru yang tidak seragam bentuknya karena tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Kedua, Amicus curiae dalam peradilan pidana cenderung memberikan pandangan hukum atau argumen 
hukum tambahan kepada pengadilan. Mereka dapat memberikan interpretasi hukum, analisis konstitusional, atau memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari suatu kasus. Pendapat atau pandangan hukum yang disampaikan pada amicus curiae dapat membantu pengadilan dalam memahami dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan. Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada pada Amicus Curiae tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya terdakwa dalam 
tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya Amicus Curiae ini dapat membahas implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.