Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Phk Sepihak Oleh Perusahaan ( Studi Kasus Putusan NO.10/PDT.SUS-PHI/2022/PNBJM )

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat melawan PT. Borneo Indo Tani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian digunakan bahan hukum (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil Penelitian ini menunjukan  Perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang diberhentikan dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) memuat PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu, kemudian apabila hasil perundingan tersebut tidak mengahasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU ketenagakerjaan.